MANFAAT PENTING KAJIAN OPINI PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN KAJIAN KOMUNIKASI MASSA

Berdasarkan definisi yang dimuat dalam ensklopedia elektronik, wikipedia, yang dimaksud dengan opini publik adalah unsur-unsur dari pandangan, perspektif dan tanggapan masyarakat mengenai suatu kejadian, keadaan, dan desas-desus tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Opini publik menyangkut isu-isu yang melibatkan kepentingan orang banyak.
Yang dimaksud dengan publik sendiri adalah masyarakat heterogen yang terbentuk karena kesamaan perhatian atau kepentingan terhadap persoalan tertentu. Sebagai contoh para interisti dapat juga disebut sebagai suatu publik karena mereka memiliki satu kesamaan perhatian, yaitu terhadap tim sepakbola Inter Milan. Publik dibagi menjadi tiga golongan yaitu general public, attentive public, dan elite publik.
General public, adalah publik yang disebut sebagai publik awam. Golongan ini terdiri dari orang – orang awam di dalam masyarakat yang cenderung kurang kritis dan memiliki posisi yang lemah. Dan karena kelemahan posisinya itulah maka kelompok ini menjadi sangat mudah dan rawan untuk dimobilisasi ataupun dipengaruhi.
Attentive public, adalah publik yang sadar dan kritis. Memiliki kepedulian terhadap hal – hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : mahasiswa, dosen, LSM, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Kalangan ini juga memiliki kemampuan untuk dapat ikut mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan atau opini publik, melalui saluran – saluran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya antara lain dengan menulis artikel untuk surat kabar, menyampaikan saran pengaduan kepada instansi tertentu , dan lain – lain.
Elite public, adalah pihak – pihak yang terlibat langsung perumusan sebuah kebijakan publik. Mereka memperhatikan terlebih dahulu opini publik yang terbentuk di masyarakat sebelum benar – benar membuat suatu keputusan. Sebagai contoh opini media pada tahun 1998 yang kebanyakan pro-reformasi, ikut mempengaruhi keputusan presiden Soeharto untuk lengser.
Sejarah perkembangan kajian mengenai opini publik sendiri, di negara kita sudah terdapat semenjak jaman dahulu dan masih berlangsung hingga saat ini. Di Indonesia, perkembangan kajian opini publik sudah ada sejak zaman kerajaan singosari. Hal ini dapat dikaji dari cerita perpindahan kekuasaan kerjaaan Singosari dari Tunggul Ametung ke Ken Arok. Dalam cerita tersebut dikisahkan bagaimana dengan cerdiknya Ken Arok mampu memanipulasi opini publik untuk menjadikan Kebo Ijo sebagai tersangka pembunuh Tunggul Ametung dengan meminjamkan kerisnya, sehingga kekuasaan jatuh ke tangan Ken Arok. Sedangkan zaman sekarang kajian opini publik-pun masih ada. Fenomena poligami saja, yang seharusnya menjadi masalah pribadi, mampu berkembang luas menjadi isu publik hanya karena yang melakukannya adalah publik figur.
Fungsi penting dari kajian opini publik adalah menjadi dasar bagi terbentuknya kebijakan publik atau public policy. Misalnya sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa saat lalu, para elit politik yang duduk di jajaran pemerintahan akan mencoba melihat opini masyarakat mengenai isu tersebut dengan mengangkat isu yang bersangkutan melalui media. Reaksi yang diberikan oleh masyarakat kemudian akan menjadi bahan acuan bagi para elit politik untuk melanjutkan, membatalkan, atau menunda suatu keputusan.
Di sinilah terlihat manfaat penting kajian opini publik untuk kajian komunikasi massa. Media massa menjadi elemen yang penting dalam mengkomunikasikan isu – isu yang menjadi kepentingan masyarakat. Hal ini sekaligus berhubungan dengan teori agenda setting yaitu media memiliki kemampuan untuk mengarahkan apa – apa saja yang penting untuk dibicarakan bagi kepentingan publik. Selain itu media juga memiliki keterkaitan yang erat dengan opini publik, yaitu sebagai sarana pengukuran opini publik. Walaupun seorang tokoh komunikasi bernama Walter Lipmann menolak validitas informasi dari jurnalisme, karena pengerjaannya yang dianggap terburu – buru. Lipmann juga menambahkan, berita yang ada di dalam media hanya membentuk stereotype saja dan kurang akurat. Menurut Lipmann opini publik harus diukur berdasarkan pada hasil penelitian lembaga intelejen rasional independent, yang bekerja secara sistematis dalam meghasilkan informasi dan informasi itulah yang kemudian disampaikan pada publik. Namun dunia pers kini juga mengembangkan apa yang disebut dengan jurnalisme presisi untuk menutupi kekurangan media yang disebutkan oleh Walter Lipmann tadi. Sehingga media masih cukup valid apabila informasi yang dihasilkan sama dengan lembaga intelejen rasional independen.

MANFAAT PENTING KAJIAN OPINI PUBLIK

Berdasarkan definisi yang dimuat dalam ensklopedia elektronik, wikipedia, yang dimaksud dengan opini publik adalah unsur-unsur dari pandangan, perspektif dan tanggapan masyarakat mengenai suatu kejadian, keadaan, dan desas-desus tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kajian mengenai hal tersebut dapat muncul dan apa manfaat yang dimilikinya bagi kehidupan kita atau dengan kata lain mengapa opini publik menjadi suatu hal yang begitu penting.

Pertama, mengenai munculnya kajian opini publik. Kemunculan kajian opini publik, mencuat pada saat kita menyadari bahwa pandangan masyarakat amatlah penting dalam membuat suatu kebijakan, terutama yang menyangkut kebijakan massa atau kebijakan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sebagai contoh pada saat hendak memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pemerintah Indonesia tentu sebelumnya telah mengadakan berulang kali jajak pendapat untuk mengetahui hal-hal seperti : apa yang sebetulnya menjadi keinginan masyarakat ?, bagaimana reaksi masyarakat apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan?, apabila negatif apakah alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan ?. Di negara kita, seperti halnya di negara lain, jajak pendapat publik tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik timbul bersamaan dengan kemunculan demokrasi. Ini mungkin bukan hubungan yang kebetulan sifatnya, melainkan hubungan yang mencerminkan sifat demokrasi dan jajak pendapat publik itu sendiri. Menggali pendapat publik tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik-seperti siapa yang harus menjadi pejabat publik, kebijakan publik apa yang harus dibuat-merupakan pekerjaan yang sulit dilakukan dalam pemerintahan otokrasi. Dalam demokrasi, rezim merasa perlu tahu apa yang jadi preferensi warga negara. Tanpa mengetahuinya dengan baik, bagaimana pemerintah merespons preferensi mereka secara tepat, bagaimana mekanisme hubungan pemerintah dan rakyat dapat berjalan sebagaimana diharapkan demokrasi. Opini publik dapat digali lewat berbagai cara. Salah satu cara sistematis adalah lewat jajak pendapat umum. Namun, jelas opini publik tidak bisa direduksi ke dalam jajak itu. Bahkan, ada yang berpendapat, jajak pendapat bisa memberikan kesan menyesatkan tentang opini publik.

Kedua, mengenai pentingnya kajian opini publik. Sebagaimana telah disinggung sedikit pada bagian awal bahwa opini publik, amat berguna untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi. Sebagai contoh Heith (1998), misalnya, menemukan bahwa sejak tahun 1960-an Gedung Putih menggunakan informasi dari hasil jajak pendapat publik untuk berbagai kepentingan lembaga tersebut. Studi Heith menunjukkan presiden dan staf senior Gedung Putih biasa menggunakan data hasil jajak. Secara lebih khusus, staf Gedung Putih yang terkait dengan pencarian dukungan publik bagi kebijakan yang akan dibuat presiden paling banyak bergantung pada hasil jajak pendapat publik. Yang membutuhkan dukungan publik itu, misalnya, adalah pengesahan undang-undang di Kongres dan upaya agar terpilih kembali dalam pemilihan presiden. Karena itu, Presiden AS biasa menghabiskan jutaan dollar setiap tahun untuk jajak pendapat yang memantau naik-turunnya sentimen publik terhadap presiden bersangkutan. Jajak ini biasa dilakukan partai mereka masing-masing . Heith juga melihat bahwa jajak pendapat publik telah jadi bagian integral lembaga kepresidenan di AS.

Secara umum ada hubungan signifikan antara opini publik yang digali lewat jajak dan kebijakan publik yang dibuat Pemerintah Amerika Serikat (AS). Heith secara sistematik menunjukkan opini publik yang digali lewat jajak memengaruhi secara berarti kebijakan publik yang dibuat Pemerintah AS. Bukan sebaliknya. Dalam politik kita, jajak pendapat mungkin belum banyak dijadikan alat membantu elite politik merumuskan kebijakan publik yang mendekati aspirasi publik. Masyarakat juga belum umum menggunakan hasil jajak pendapat mendesak pejabat publik membuat kebijakan sesuai dengan aspirasi mereka. Tidak sedikit politikus kita, ilmuwan sosial kita, dan mungkin juga anggota masyarakat biasa, yang tidak percaya pada hasil jajak pendapat yang belakangan mulai tumbuh di Tanah Air dan karena itu mengabaikannya. Ketidakpercayaan ini sebagian berasal dari tradisi jajak pendapat yang belum kuat dan tidak jarang jajak dilakukan dengan mengabaikan kaidah yang seharusnya, tetapi hasilnya sering dilaporkan media massa secara luas. Ini merugikan profesi jajak pendapat dan juga merugikan publik. Contohnya jajak pendapat yang dilakukan di sini adalah melalui SMS dan ditayangkan sejumlah teve, terutama menjelang pemilihan umum anggota legislatif. Jajak ini bukan saja didasarkan atas pemilik sarana SMS yang masih terbatas, tetapi juga didasarkan atas keinginan pemilik sarana tersebut untuk berpartisipasi. Di antara pemilik sarana SMS ini pun, hanya mereka yang punya gairah mengirim yang terjaring aspirasinya. Yang di luarnya tak terjaring. Partisipasi politik dengan menggunakan SMS secara sukarela sebenarnya bagus asal tidak dijadikan dasar memperkirakan dukungan pemilih terhadap partai, calon presiden, atau isu tertentu masyarakat Indonesia. Jajak semacam ini bisa menyesatkan publik tentang isu tertentu. Juga merugikan jajak itu sendiri sebagai alat menggali opini publik secara benar. Meski demikian, belakangan tayangan hasil jajak pendapat SMS di televisi tentang dukungan terhadap calon presiden makin berkurang sekarang. Barangkali karena pengalaman bahwa hasilnya sangat jauh menyimpang dari hasil pemilihan umum yang sebenarnya. Bila jajak dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan informasi yang benar tentang opini publik, ia akan membantu membuat kebijakan publik sesuai dengan aspirasi publik itu. Bila pejabat publik tidak memerhatikan aspirasi publik ini, ia potensial jadi pejabat publik yang gagal. Kegagalan pejabat publik merespons preferensi publik akan menghambat penguatan demokrasi.

Dengan demikian kita telah melihat betapa pentingnya manfaat kajian mengenai opini publik. Hanya saja karena bidang kajian ini termasuk baru di negara kita sehingga kurang dapat membawa manfaat yang begitu berarti.